Apa itu Kurikulum Merdeka Belajar? Apakah kurikulum tersebut wajib dilaksanakan bagi setiap sekolah? Lantas, bagaimana cara implementasi atau pelaksanaan kurikulum tersebut di sekolah, baik bagi sekolah dasar (SD/ MI), sekolah menengah pertama (SMP/ MTs) , maupun sekolah menengah atas (SMA, MA, SMK), bahkan sampai di perguruan tinggi (Universitas/ Sekolah Tinggi)?
Kehidupan sangat dinamis, begitu juga dengan dunia Pendidikan. Hampir tiga tahun berjalan, dunia dilanda oleh Virus Covid-19 yang memaksa manusia untuk membatasi pergerakannya. Hal ini juga berlaku bagi dunia Pendidikan, proses pembelajaran tidak bisa lagi dilakukan seperti biasa dengan tatap muka, akan tetapi dilakukan secara daring.
Masalah kemudian muncul Ketika fakta di lapangan menyatakan tidak semua sekolah mempunyai saranan dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Sehingga, terjadi ketimpangan yang sangat besar antara sekolahan di perkotaan dengan sekolahan di pelosok desa. Terjadi keterlambatan penguasaan materi oleh siswa yang tidak mempunyai akses pembelajaran daring yang memadai.
Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh PISA, Indonesia mengalami ketertinggalan dalam literasi numerasi dan membaca. Sehingga, dibutuhkan kurikulum yang mampu mengakomodir permasalahan-permasalahan tersebut dengan efektif. Maka, Kemendikbud merespon fakta ini dengan menerbitkan Kurikulum Merdeka Belajar yang tertuang di dalam Keputusan Mendikbud Ristek No. 162/M/2021 tentang sekolah penggerak. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Kurikulum Merdeka Belajar adalah suatu kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat.
Pada Kurikulum 2013, muatan materinya dianggap terlalu majemuk. Siswa disuruh untuk menguasai materi yang tidak sesuai dengan bakat dan minat mereka. Sehingga, pembelajaran tidak berjalan efektif. Selain itu, materi yang sangat banyak memaksa guru untuk melakukan pembelajaran sesuai jadwal pembelajaran yang telah disusun, walaupun siswa belum menguasai materi-materi sebelumnya.
Untuk mengatasi permasalahan ini, maka diterbitkanlah Kurikulum Merdeka Belajar atau yang sebelumnya disebut Kurikulum Prototipe. Ujicoba yang dilakukan kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terhadap 2500 sekolah penggerak ternyata mendapatkan hasil yang baik. Sekolah-sekolah tersebut menghasilkan pembelajaran yang lebih maju antara 4 bulan dibandingkan sekolah-sekolah lain yang masih menerapkan Kurikulum 2013.
Merujuk kepada laman Mendikbud Ristek, maka esensi dari Kurikulum Merdeka Belajar dijelaskan sebagai berikut:
Penyederhanaan Konten Pembelajaran.
Materi yang terlalu majemuk dianggap tidak efektif di dalam proses pembelajaran. Alih-alih ingin memperkaya pengetahuan, siswa justru tidak fokus untuk mendalami materi tertentu yang sesuai dengan minat dan bakat siswa itu sendiri. Maka, pada kurikulum merdeka belajar konten pembelajaran difokuskan kepada materi yang esensial. Materi esensial ini ditekankan terutama pada kemampuan literasi numerasi dan membaca.
Pembelajaran Berbasis Proyek
Pembelajaran berbasis projek yang kolaboratif, aplikatif, dan multi-disipliner membuat siswa lebih fokus, terutama untuk mengembangkan kemampuan softskill dan karakter sesuai profil Pelajar Pancasila.
Pembelajaran Sesuai Tingkat Kemampuan Siswa
Pada Kurikulum Merdeka Belajar, pembelajaran disesuaikan dengan tingkat pengetahuan siswa. Pembelajaran seperti ini akan menghindarkan siswa dari mis-konsepsi dan pengetahuan. Maka, pembelajaran menjadi fleksible dan diselaraskan dengan kondisi siswa.
Sumber Daya Manusia (SDM) dari pendidik maupun tenaga kependidikan berperan besar di dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. Akses pembelajaran yang tidak selalu tatap muka, menuntut guru untuk menguasai teknologi informatika. Setidaknya, guru mampu mendigitalisasi materi yang ingin disampaikan kepada siswa. Sistem Kurikulum Merdeka Belajar yang tidak terlalu administrative memberikan waktu yang banyak bagi guru untuk mengetahui tingkat kemampuan siswanya (termasuk bakat dan minat). Sehingga, guru bisa dengan leluasa untuk menyiapkan perangkat pembelajaran yang efektif yang sesuai dengan kondisi siswa.
Peran Kepala Sekolah juga harus diperhatikan. Penyediaan anggaran untuk sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan Kurikulum Merdeka Belajar harus diprioritaskan. Kebutuhan akan pengetahuan terhadap teknologi informasi dan kemampuan penguasaan Bahasa Inggris harus dibarengi oleh kemampuan guru di dalam mendampingi proses pembelajaran tersebut. Pembelajaran yang bepusat pada siswa membutuhkan kemampuan guru sebagai fasilitator dan juga penyediaan saranan dan prasarana yang bisa memenuhi kebutuhan siswa.
EmoticonEmoticon